CIREBON – Anggota Komisi 2 DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto, menyoroti persoalan banjir yang kembali menghantui Kota Cirebon akibat limpahan air dari wilayah hulu.
Meski kondisi saat ini relatif lebih terkendali berupa genangan yang cepat surut, Anton menilai ancaman banjir di Kota Wali tetap memerlukan solusi jangka panjang.
- Penantian 23 Tahun, Syaikhuna Akasyah Raih Medali Pertama Panjat Tebing Kuningan di Porprov Jabar 2026
- DPRD Jabar Dorong Pengoptimalan Pajak Daerah di Kuningan, Dudy Pamuji Ajak Masyarakat Taat Pajak
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
- Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD PAN Kuningan Ziarah ke Makam Proklamator: Teladani Semangat Juang untuk Bangun Daerah
- Kuningan Genjot Optimalisasi Lahan dan Kejar Target Surplus Beras di Tengah Tantangan Musim Kemarau Kering
Anton, yang baru saja ditunjuk sebagai Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon, menilai, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu daerah saja.
“Kalau di daerah hulu hujan deras sejak siang, Kota Cirebon yang di sini nggak hujan pun bisa kena banjir sore harinya. Ini bukti bahwa penanganannya harus keroyokan, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujar Anton saat diwawancarai, Sabtu (17/1/2026).
Untuk itu, Anton mendesak agar segera dilakukan pertemuan yang melibatkan Wali Kota Cirebon, Bupati Cirebon, dan Bupati Kuningan, bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Kementerian PUPR.
Pertemuan ini dinilai krusial untuk melakukan solusi diantaranya berupa normalisasi aliran sungai secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
”Harus ada pertemuan lintas daerah. Sungai ini kan nyambung dari Kuningan, masuk ke Kabupaten Cirebon, lalu berakhir di Kota Cirebon. Pendangkalan atau sedimentasi lumpur yang terbawa dari hulu ini pasti ada, jadi normalisasi harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya.
Selain faktor alam, Anton juga menyoroti masalah perilaku membuang sampah sembarangan dan maraknya bangunan liar di bantaran sungai.
Ia meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam menertibkan bangunan yang menghambat aliran air serta gencar melakukan edukasi lingkungan kepada masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).
“Di Kota Cirebon sendiri penertiban sudah mulai dilakukan, seperti di Kalijaga, Kriyan, dan Sukalila. Alhamdulillah genangan di Cipto sekarang surutnya lebih cepat, cuma 10-15 menit. Tapi titik rawan seperti Argasunya, Kalijaga, dan Kecapi masih perlu perhatian ekstra karena sering jadi sasaran banjir kiriman,” jelas Anton.
Ia berharap, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan tiga daerah di Ciayumajakuning, ancaman banjir tahunan dapat diminimalisir secara signifikan. (Nars)
