KUNINGAN – Polemik terkait ketimpangan perputaran ekonomi di kawasan Objek Daya Tarik Wisata Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, perlahan mulai menemui jalan keluar.
Sembilan kepala desa dari wilayah penyangga akhirnya duduk bersama dengan Direktur Utama PT Jaswita Jabar dalam sebuah audiensi yang turut disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, pada Kamis (19/2/2026).
- Bahas RAPBD 2027, Fraksi Amanat Restorasi Dorong Roadmap Fiskal dan Transparansi Berbasis Dashboard
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Tuntas, PUTR Sebut Pembangunan Patung Kuda Tunggu APBD Perubahan
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PDIP Minta Pemkab Kuningan Prioritaskan Alam dan Budaya Miyuni Alam
- Gerindra Kuningan Soroti Defisit Infrastruktur Pertanian, Tuntut Keadilan APBD 2027
- Kritik Keras RAPBD 2027, Golkar Kuningan Soroti Belanja Pegawai Tembus Rp 1,3 Triliun, Anggaran Damkar Miris Hanya Rp 39 Juta
Pertemuan penting ini menjadi ruang untuk mengupas tuntas tuntutan pemerataan pengelolaan wisata, yang selama ini dinilai warga hanya menguntungkan satu desa. Audiensi tersebut juga bertujuan merumuskan skema kerja sama baru yang lebih adil dan sesuai dengan regulasi pemerintah.
Dalam forum tersebut, para kepala desa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan menjabarkan kontribusi desa mereka. Kepala Desa Paninggaran secara khusus mengingatkan kembali identitas dari destinasi tersebut.
“Dari dulu nama kawasan ini adalah wisata Waduk Darma, bukan kawasan wisata Jagara. Dalam arti, kawasan ini mencakup sejumlah desa penyangga, bukan hanya satu desa saja. Tapi kenapa Jaswita hanya mengakomodir Desa Jagara saja?” tegas Kepala Desa Paninggaran, H Nasihin, di hadapan manajemen Jaswita.
Menyambung hal tersebut, Kepala Desa Darma, Yadi Juharyadi, menjabarkan bahwa delapan desa lainnya juga telah berbuat banyak untuk menjaga Waduk Darma, seperti mencegah masuknya sampah dan membersihkan eceng gondok.
“Intinya, bagaimana desa penyangga ini bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari keberadaan kawasan wisata Waduk Darma. Jika eksistensi Waduk Darma ini ingin terus bagus, maka kuncinya perhatikan masyarakat di desa penyangga,” sambung Kades Sakerta Timur, Cucu Sudrajat.
Atas dasar itu, Kepala Desa Sakerta Timur memberikan pesan khusus kepada pihak-pihak yang sudah lebih dulu mengelola wahana. “Meski telah berjuang dari nol, jangan hanya ingin bersinar sendirian, tapi harus mengajak juga desa-desa lain untuk berkembang dan bisa ikut mengelola unit-unit di kawasan wisata,” ucapnya.
Sorotan tajam juga datang dari Kepala Desa Cikupa, Meli Pemilia, yang mempertanyakan transparansi dana tanggung jawab sosial perusahaan tahun lalu. Ia menyinggung adanya ironi di mana Pemerintah Daerah Kuningan sudah menikmati kontribusi pajak wisata, sementara desa-desa penyangga masih harus gigit jari.
“Dua tahun lalu ini sempat dibahas di Pemda Kuningan hingga dicapai kesepakatan Perbup. Bahkan Pemda Kuningan pun telah menerima kontribusi pajak. Lah, yang berjuang dari awal ini sejumlah desa penyangga kok belum dapat. Kalaupun ke depan ada usulan dari BUMDes kami, jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” keluh Kades Meli.
