KUNINGAN – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kuningan, Yaya, memberikan pandangannya terkait rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Kuningan meroket 10,4 persen.
Yaya menilai bahwa data tersebut valid secara metodologi dan merupakan cerminan nyata dari proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
- Punya Sertifikat! Tembakau Kuningan Naik Kelas, Tak Bisa Lagi Diklaim Daerah Lain
- Batal Kepung Gedung Setda, HMI Kuningan Pilih Tunggu Kepulangan Bupati dari Jakarta
- Waspada Pejabat Pesanan di Manajemen Talenta, Bupati Kuningan Diminta tak Ragu Sikat “Trouble Maker”
- Lepas 445 Jemaah Haji Kuningan, Bupati Dian Ingatkan Pentingnya Kesabaran dan Ibadah yang Mabrur
- Persiapan Final, Jemaah Calon Haji Kuningan Kloter Pertama Dilepas Besok, Pengantar Diimbau ‘Sasalaman’ di Rumah
Dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025), Yaya menjelaskan bahwa angka 10,4 persen bukanlah data yang keliru atau “disulap”. Menurutnya, data tersebut adalah hasil penghitungan berbasis metodologi resmi nasional yang digunakan BPS secara seragam di seluruh Indonesia.
“Klaim pertumbuhan ekonomi 10,4 persen bukanlah angka yang keliru. Itu adalah hasil penghitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang mencerminkan proses pemulihan ekonomi dan efek percepatan proyek-proyek produktif di Kuningan,” ujar Yaya.
Yaya juga meluruskan persepsi publik yang membandingkan data makro tersebut dengan kondisi pasar harian. Ia menekankan bahwa BPS mengukur kenaikan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi—seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan konstruksi—bukan hanya mengukur persepsi kesejahteraan atau daya beli sesaat.
Ia menjelaskan bahwa BPS menghitung pertumbuhan ekonomi dengan formula resmi :
”Perhitungan BPS menggunakan harga konstan—dimana PDRB-t adalah PDRB tahun berjalan dan PDRB-t-1 adalah PDRB tahun sebelumnya—agar tidak terpengaruh inflasi, sehingga benar-benar mencerminkan peningkatan volume produksi barang dan jasa,” jelasnya.
Ia menyebut sektor konstruksi, infrastruktur, serta perdagangan dan jasa yang pulih cepat menjadi kontributor utama lonjakan tersebut.Yaya memandang wajar jika ada perbedaan antara data makro dan realitas mikro yang dirasakan masyarakat.
“Penting dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro, bukan cerminan instan dari daya beli atau kesejahteraan rumah tangga. Keduanya bisa berjalan bersamaan; ekonomi tumbuh tinggi, namun kesejahteraan butuh waktu untuk menyusul,” terangnya.
Yaya menyimpulkan bahwa data BPS tersebut harus dilihat sebagai momentum positif yang menandakan fondasi ekonomi daerah sedang menguat.
“Pertumbuhan ekonomi 10,4% bukan angka tanpa makna. Itu adalah hasil kerja kolektif masyarakat dan pemerintah. Yang perlu kita lakukan bukan meragukannya, tetapi memastikan pertumbuhan ini terus berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Kuningan,” ungkap politisi Dapil 3 Kuningan ini. (Nars)
