KUNINGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Melalui juru bicaranya, Hj. Inayah, F-PKB menyampaikan pandangan tajam terhadap optimisme berlebihan pemerintah daerah dalam menyusun target pendapatan, serta menekankan pentingnya kehati-hatian agar krisis fiskal seperti gagal bayar tidak kembali terjadi.
- Puluhan Dapur MBG di Kuningan Beroperasi Tanpa Pengawasan Penuh
- Dramatis, 5 Petugas Satpol PP Sigap Amankan Pria Ngamuk Serang Warga
- Anggaran Damkar Kuningan Disorot Golkar: Hanya Rp105 Juta, Tak Sebanding dengan Risiko Petugas
- Fraksi Amanat Restorasi Ingatkan Pemkab Kuningan: Jalan Mulus Tak Ada Artinya Jika Anak Masih Gizi Buruk
- Fraksi PKS Beberkan ‘PR Besar’ Pemkab Kuningan: Dari Tata Ruang Mangkrak Hingga Mafia Perizinan
Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Inayah dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025).
“Target pendapatan daerah tahun 2026 memang meningkat, namun kita harus realistis. Kenaikan yang terlalu fantastis justru berpotensi menimbulkan masalah baru bila tidak diimbangi dengan perencanaan matang,” ujar Hj. Inayah di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, meski total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,796 triliun, ada sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah lonjakan target retribusi daerah yang mencapai Rp219,24 miliar, dari sebelumnya hanya Rp21,66 miliar di tahun 2025.
“Kami mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan sepuluh kali lipat ini. Jangan sampai target terlalu optimistis justru menjadi bumerang dan mengulang persoalan gagal bayar seperti yang pernah terjadi,” tegasnya.
Selain itu, F-PKB juga menyoroti turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah. Penurunan ini, menurut Hj. Inayah, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam strategi optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Di sisi lain, fraksi juga menyoroti penurunan alokasi belanja modal menjadi Rp146,05 miliar dari Rp189,33 miliar pada tahun sebelumnya. “Porsi belanja yang langsung dirasakan masyarakat justru semakin kecil, padahal seharusnya APBD menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, belanja operasi justru meningkat signifikan menjadi Rp2,76 triliun, yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan hibah. F-PKB menilai peningkatan ini perlu diimbangi dengan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan.
F-PKB juga meminta penjelasan rinci mengenai Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp10 miliar. “Kami ingin tahu peruntukannya, apakah untuk mitigasi bencana, jaring pengaman sosial, atau justru kebutuhan lain yang tidak prioritas,” tambah Hj. Inayah.
Dalam pandangan politiknya, F-PKB juga menyoroti pentingnya pendekatan religius dan etis dalam pembangunan. Hj. Inayah mengingatkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga amanah rakyat serta melestarikan bumi, sebagaimana pesan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41.
“Pembangunan harus berlandaskan nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti Mashlahah dan Sadd al-Dzari’ah bisa menjadi pedoman moral dalam penyusunan kebijakan daerah,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, F-PKB mendesak pemerintah daerah agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Fraksi ini meminta agar ada alokasi khusus untuk pondok pesantren, insentif bagi guru ngaji, imam musholla, serta rehabilitasi sekolah dasar dan madrasah yang rusak.
Tak hanya itu, Hj. Inayah juga menyoroti rendahnya perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan dan banyaknya aset daerah yang mangkrak, seperti Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS). “Pengelolaan aset harus lebih cermat. Jangan sampai pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran besar justru terbengkalai dan tidak memberi manfaat,” tandasnya.
Sebagai penutup, F-PKB menyatakan siap mendukung RAPBD 2026 sepanjang dijalankan dengan transparan, realistis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami akan terus mengawal agar APBD benar-benar menjadi alat untuk memperkuat ketahanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik,” ujarnya. (Nars)
