KUNINGAN – Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Jalan Raya Kuningan-Cirebon, Rabu (10/12/2025).
Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony untuk segera membubarkan BTNGC.
- Drama VAR GBT! Diimbangi Persebaya 2-2, Persib Tetap Kuasai Puncak Klasemen BRI Super League
- Panaskan Duel Persib vs Persebaya, Viking Kuningan Tebar 500 Takjil Jelang Nobar
- Prediksi Big Match Persebaya vs Persib: Ambisi Maung Bandung Jaga Puncak Klasemen
- Dinilai Dapat Tunjangan Ilegal, 50 Anggota DPRD Kuningan Terancam PAW Massal!
- Pasca Kontroversi Soal Ajakan “Tinggalkan Zakat” , Menag Nasruddin Minta Maaf
Aksi yang diwarnai pembakaran ban dan pertunjukan teatrikal ini sempat memanas dan melumpuhkan arus lalu lintas jalan nasional selama beberapa jam. Massa menuntut pembubaran BTNGC yang dinilai gagal mengelola kawasan konservasi dan membiarkan krisis air melanda petani.
Koordinator Aksi, Yusuf Dandi Asih, dalam orasinya meluapkan kekecewaan warga. Ia menuding BTNGC telah lalai sehingga sumber mata air yang melimpah di lereng Ciremai hanya dinikmati segelintir pihak bermodal besar, sementara rakyat kecil menjerit kekeringan.
”Kami menemukan banyak pemanfaatan air ilegal yang dibiarkan. Air Ciremai seolah hanya untuk mereka yang punya uang. Petani kita kehilangan sumber air untuk sawah dan rumah tangga,” teriak Yusuf lantang.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pemanfaatan air bagi pengusaha yang menurutnya sengaja diabaikan oleh pihak balai. Atas dasar itulah, massa mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengambil langkah tegas.
”Kami sampaikan mosi tidak percaya! Kami minta Presiden dan Menteri Kehutanan segera membubarkan BTNGC karena terbukti tidak becus menjaga kawasan konservasi ini,” tegas Yusuf.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar, menampik seluruh tudingan yang dialamatkan kepada institusinya. Toni mengklaim pihaknya telah bekerja sesuai prosedur dalam menertibkan pemanfaatan air di kawasan konservasi.
”Tudingan itu tidak benar. Kami sudah melakukan upaya penertiban secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Toni saat dikonfirmasi di sela-sela aksi.
Terkait temuan pemanfaatan air tanpa izin (ilegal), Toni mengakui adanya hal tersebut namun menegaskan bahwa pihaknya tidak diam. Ia menyebut telah melayangkan surat teguran kepada para pelanggar untuk segera mengurus perizinan resmi.
”Yang tanpa izin sudah kami surati dan tegur agar segera diproses. Soal distribusi air, kami juga sudah membentuk tim khusus untuk memastikan pembagian air berjalan adil dan sesuai regulasi,” jelas Toni membela diri.
Meski sempat terjadi ketegangan saat massa menilai jawaban pihak BTNGC tidak menyentuh esensi masalah, aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (Nars)
